Rencana Strategis

/Rencana Strategis
Rencana Strategis 2017-07-11T03:50:25+00:00

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan, dirumuskan strategi dasar, yaitu :

Menciptakan lingkungan yang kondusif melalui pelayanan prima untuk menjadikan Provinsi NTB sebagai provinsi tujuan penanaman modal yang menarik dan berdaya saing maka perlu diciptakan iklim Penanaman Modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, berkeadilan dan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional

Dari strategi yang telah ditetapkan, dapat dirumuskan 6 (enam) pokok kebijakan penanaman modal di Provinsi NTB yaitu :
  1. Kebijakan Tata Laksana Perizinan
     Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan prima dalam hal pelaksanaan pengurusan perizinan kepada para pengusaha. 
     Untuk mewujudkan pelayanan prima tersebut memerlukan dukungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta  dukungan dan 
     kesiapan Dinas/Instansi terkait.

   2.Kebijakan Data Potensi Sumber Daya Alam Penanaman Modal

     Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan  data potensi sumber daya alam yang akurat dan mutakhir. Untuk mewujudkan 
     kebijakan tersebut diperlukan dukungan dari Dinas/Instansi terkait

  1. Kebijakan  Sistem Informasi Penanaman Modal dan Promosi
     Kebijakan ini bertujuan agar sistem informasi penanaman modal Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat terwujud meliputi 
     Kebijakan Penanaman Modal, Potensi Sumber Daya Alam, Kinerja para Pengusaha dan penyebaran informasinya ditujukan 
     kepada Masyarakat Dunia Usaha melalui media elektronika dan pameran di dalam negeri maupun di luar negeri.
  1. Kebijakan Pengendalian Penanaman Modal
     Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan agar kinerja dan permasalahan perusahaan dapat termonitor lebih dini untuk 
     ditindak lanjuti.
  1. Kebijakan Pengembangan UMKM dan Usaha Menengah Besar
     Kebijakan ini bertujuan agar dapat diketahui keberadaan dan profesi UMKM di setiap wilayah untuk ditingkatkan kemampuannya 
     yang selanjutnya akan difasilitasi untuk bekerjasama (matching) dengan Pengusaha Besar.
  1. Kebijakan Peningkatan Koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dan Masyarakat
     Kebijakan ini bertujuan untuk agar Koordinasi antar Dinas/Instansi terkait Penanaman Modal terwujud sehingga permasalah 
     Penanaman Modal dapat diketahui dan segera dapat ditindak lanjuti serta Penanaman modal dapat didukung oleh Masyarakat 
     utamanya masyarakat yang berada disekitar lokasi kegiatan Penanaman Modal.




Komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam memacu pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, salah satunya ditempuh melalui penciptaan iklim investasi yang terus mendorong minat investor agar bersedia meningkatkan jumlah maupun jenis investasinya. Oleh karenanya salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya secara produktif dan berkelanjutan adalah terwujudnya peningkatan jumlah dan jenis investasi.

Peningkatan daya saing investasi dan pelayanan prima merupakan kebijakan yang ditempuh dalam rangka pencapaian sasaran tersebut. Kebijakan tersebut didukung melalui 4 (empat) program prioritas yaitu :

  1. Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjsama Investasi
  3. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
  4. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya; Sarana dan Prasarana Daerah